Implementasi surat edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto: tinjauan teori Maslahah Abu Zahrah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Waasinas, Aby Isnain Naafie (2024) Implementasi surat edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto: tinjauan teori Maslahah Abu Zahrah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Aby Isnain Naafie Waasinas_05020121040 full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 February 2028. Download (3MB)
	Text Aby Isnain Naafie Waasinas_05020121040.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemberlakuan peraturan tidak selalu sesuai dengan apa yang kehendaki. Realitas lapangan menjadi sebuah tolak ukur apakah suatu peraturan memberi dampak yang membawa ke arah lebih baik, atau bahkan sebaliknya. Penelitian ini untuk menguji seberapa maṣlaḥah sebuah peraturan untuk diterapkan, yang dalam konteks ini adalah SEMA Nomor. 3 Tahun 2023. Pengujian implementasi peraturan ini bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto. Skripsi ini menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto dan bagaimana tinjauan menurut teori maṣlaḥah Abu Zahrah. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan dua sumber data yaitu sumber data primer yang didapatkan dari subjek penelitian dan sumber data sekunder dari sumber lain yang dijadikan referensi. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik wawancara ke hakim, pegawai PTSP, panitera muda gugatan, pegawai PPNPN dan teknik dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ini telah diberlakukan sejak dikeluarkannya peraturan ini. Namun dalam pemberlakuannya di lapangan, penulis menemui walaupun peraturan ini sudah memberikan diksi KDRT di dalamnya tetapi dalam penerapannya masih berfokus pada KDRT fisik, sehingga perlindungan pada KDRT psikis sedikit terabaikan. Dalam perspektif teori maṣlaḥah Abu Zahrah dengan beberapa indikator yang dikemukakan pemberlakuan peraturan itu diperbolehkan dan bernilai maṣlaḥah walaupun ada catatan belum melindungi korban KDRT psikis. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan bagi pemegang kekuasaan dan penegak hukum benar-benar memperhatikan segala aspek termasuk aspek psikis yang kurang terakomodir perlindungannya. Oleh karena itu diharapkan untuk memberikan mekanisme pembuktian hukum yang konkrit seperti menambahkan seorang yang memiliki keahlian analis psikologi untuk perkara KDRT psikis. Sehingga, dengan hal itu korban tidak kesulitan untuk membuktikan di depan pengadilan dan tidak terlalu lama merasakan penderitaan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Waasinas, Aby Isnain Naafie abyisnain13@gmail.com 05020121040
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ghufron, Muhammad - 197602242001121001
Subjects:	Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan Hukum > Hukum Perdata Islam
Keywords:	SEMA; maslahah; Abu Zahrah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Aby Isnain Naafie Waasinas
Date Deposited:	11 Feb 2025 06:40
Last Modified:	11 Feb 2025 06:40
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/77695

Actions (login required)

View Item