This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rohmah, Milda Zakiyatur (2025) Politik pupuk dan reformasi tata kelola subsidi pada petani di Desa Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Milda Zakiyatur Rohmah_10010121015 full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 September 2028. Download (3MB) |
![]() |
Text
Milda Zakiyatur Rohmah_10010121015.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang dinamika politik pupuk dan upaya reformasi tata kelola subsidi pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tritunggal II, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh persoalan distribusi pupuk subsidi yang selama ini dinilai tidak adil, rawan penyimpangan, dan kurang transparan, terutama sebelum pergantian kepemimpinan kepala desa pada tahun 2022. Dalam konteks ini, pupuk tidak hanya dipahami sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai komoditas politik yang sarat kepentingan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reformasi tata kelola subsidi pupuk dilaksanakan melalui pendekatan kemitraan antar lembaga, serta bagaimana interaksi politik lokal turut memengaruhi jalannya distribusi pupuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, kelompok tani, dan petani penerima subsidi. Dalam menganalisis temuan, penulis menggunakan dua teori utama, yaitu teori Ekonomi Politik Keynesian untuk menjelaskan peran intervensi negara dalam subsidi pertanian, serta teori Network Governance untuk melihat pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Pilkades 2022, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah desa tidak lagi bersifat dominan atau sentralistik, melainkan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan antar aktor. Melalui penyusunan ulang RDKK yang lebih partisipatif, pendataan ulang petani, serta transparansi dalam pengambilan keputusan, sistem distribusi pupuk menjadi lebih adil dan akuntabel. Reformasi ini juga memperlihatkan peran politik kepala desa dalam mengubah relasi kekuasaan menjadi model kolaboratif. Keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 turut memperkuat legitimasi tata kelola tersebut.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Politik Pembangunan > Pembangunan Desa Pertanian |
||||||||
Keywords: | Subsidi pupuk; tata kelola; pemerintah desa; petani; reformasi; keynesian; network governance | ||||||||
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik | ||||||||
Depositing User: | Milda Zakiyatur Rohmah | ||||||||
Date Deposited: | 18 Sep 2025 07:55 | ||||||||
Last Modified: | 18 Sep 2025 07:55 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84222 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |