This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Hanifah, Ni Putu Aliyah Salsabila (2025) Masa jabatan hakim konstitusi dalam mewujudkan Independensi kekuasaan kehakiman perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Ni Putu Aliyah_05020421049 OK.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ni Putu Aliyah_05020421049 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (1MB) |
Abstract
Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menegakkan keadilan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Salah satu bentuk penguatan independensi tersebut adalah perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dari periodesasi menjadi masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dapat mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan bagaimana pandangan Fiqh Siyāsah terhadap kebijakan perubahan masa jabatan hakim konstitusi dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan dan kajian Fiqh Siyāsah, serta menggabungkan statute approach dan conceptual approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan Figh Siyāsah secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dari periodesasi menjadi masa pensiun memperkuat independensi hakim. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masa jabatan hakim adalah lima tahun dengan perpanjangan satu kali, yang kemudian diubah dalam Pasal 87B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi masa jabatan hingga usia pensiun 70 tahun. Dengan masa jabatan hingga pensiun, hakim memperoleh stabilitas dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi potensi tekanan eksternal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 122 huruf e mengklasifikasikan hakim sebagai pejabat negara, sementara anggota DPRD memiliki masa jabatan lima tahun tanpa batas masa jabatan menurut Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Sistem masa jabatan ini mendukung independensi kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah, perubahan ini sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan independensi qadhi (hakim) yang menjadi syarat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara adil dan amanah. Sebagai saran, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan masa jabatan hingga usia pensiun disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang objektif. Selain itu, penguatan pendidikan etika kehakiman dan integritas bagi para hakim juga penting untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi dan keadilan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Keputusan Hakim Pengambilan Keputusan Peradilan |
||||||||
| Keywords: | Hakim; Masa jabatan | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Ni Putu Aliyah Salsabila Hanifah | ||||||||
| Date Deposited: | 03 Oct 2025 05:23 | ||||||||
| Last Modified: | 03 Oct 2025 05:23 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84686 |
Actions (login required)
 |
View Item |
