Ratio Decidendi Antologi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian Presidential Threshold

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fadli, Abu Rizal (2023) Ratio Decidendi Antologi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian Presidential Threshold. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Abu Rizal Fadli_02040421002 OK.pdf Download (3MB)
	Text Abu Rizal Fadli_02040421002 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2028. Download (3MB)

Abstract

Tesis ini merupakan hasil kajian hukum normatif yang mengkaji serta menganalisis Ratio Decidendi Antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Presidential Threshold dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach, yang penulis batasi menjadi dua rumusan masalah: pertama bagaimana politik hukum presidential threshold di Indonesia, dan kedua bagaimana analisis ratio decidendi antologi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian presidential threshold di Indonesia. Antologi putusan tersebut meliputi Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018, Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022. Data penelitian tesis ini dikumpulkan melalui teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum tersebut bersumber dari perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki relevansi. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskripstif. Hasil kesimpulan singkat penulis: pertama politik hukum pengaturan presidential threshold di Indonesia sesungguhnya untuk membidik penyederhanaan sistem kepartaian dan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang stabil dan efisien. Kedua, ratio decidendi antologi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian presidential threshold selalu menegaskan tiga aspek yaitu, penegasan terhadap sistem presidensial, penyederhanaan partai politik dan presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Ketiga aspek yang selalu menjadi alasan yuridis majelis hakim menolak seluruh permohonan pengujian presidential threshold tersebut menurut penulis tidak tepat. Sebab memberlakukan presidential threshold sebagai bentuk penegasan terhadap sistem presidensial dengan bergantung pada hasil pemilihan legislatif sebelumnya justru merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Kemudian, membiarkan keberadaan presidential threshold untuk menyederhanakan jumlah partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berkeadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan Mahkamah yang selalu menegaskan bahwa ketentuan presidential threshold merupakan open legal policy menciderai eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution.Dengan demikian pemberlakuan presidential threshold di Indonesia harus ditiadakan, sebab tidak memiliki relevansi, esensi dan subtansi sama sekali.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Fadli, Abu Rizal aburizalfadlihtn@gmail.com 02040421002
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Muwahid, Muwahid muwahid@uinsby.ac.id 2010037801 Thesis advisor Farida, Anis anisfarida@uinsby.ac.id 0706087202
Subjects:	Hukum
Keywords:	Ratio Decidendi; Antologi; Presidential Threshold
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Abu Rizal Fadli
Date Deposited:	07 Oct 2025 04:43
Last Modified:	07 Oct 2025 04:43
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84708

Actions (login required)

View Item