This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Syafiqoh, Ro'idatus (2025) Pandangan hukum Islam dan hukum yuridis terhadap sistem pengupahan karyawan: UD.Plastik Jaya di Bubutan Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Ro'idatus Syafiqoh_05040221135 OK.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
Ro'idatus Syafiqoh_05040221135 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 October 2028. Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian sistem pengupahan, seperti keterlambatan pembayaran, upah lembur yang tidak jelas, dan nominal gaji yang dianggap tidak sesuai. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan dan menjadi permasalahan yang relevan untuk dikaji secara hukum. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan karyawan UD. Plastik Jaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum yuridis terhadap sistem pemberian upah karyawan UD-Plastik Jaya di Bubutan Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama owner dan beberapa karyawan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir Induktif. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Hal ini berdampak pada ketidakadilan dan berkurangnya kesejahteraan pekerja. Dilihat dari perspektif hukum Islam, sistem pengupahan yang diterapkan di UD. Plastik Jaya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal keadilan (‘adl), transparansi (tablīgh), dan pemenuhan hak pekerja (‘iṭā’ al-ḥuqūq). Sementara itu, menurut hukum yuridis bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di UD. Plastik Jaya belum memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Saran penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengupahan yang digunakan dengan cara membuat perjanjian kerja tertulis, menyusun struktur dan skala upah secara jelas, serta memberikan hak-hak karyawan seperti upah lembur secara adil.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum Islam Hukum > Hukum Perdata Upah Minimum |
||||||||
Keywords: | Hukum Islam; Hukum yuridis; Sistem Pengupahan | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
Depositing User: | Ida Roidatus Syafiqoh | ||||||||
Date Deposited: | 12 Oct 2025 11:07 | ||||||||
Last Modified: | 12 Oct 2025 11:07 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84817 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |