This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sashmito, Ragil Wisnu Wardhana Priyo (2026) Kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam zakat: kajian administratif dan sosial (632-644). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Ragil Wisnu Wardhana Priyo Sashmito_03040222123 full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 March 2029. Download (1MB) |
|
|
Text
Ragil Wisnu Wardhana Priyo Sashmito_03040222123.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bagaimana kebijakan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Abu Bakar (632–634 M) ditinjau dari aspek administratif dan dampak sosialnya terhadap masyarakat Muslim; (2) bagaimana kebijakan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab (634–644 M) ditinjau dari aspek administratif dan dampak sosialnya dalam konteks perluasan wilayah Islam; serta (3) bagaimana perbandingan kebijakan zakat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam aspek administratif dan dampak sosial pada periode 632–644 M. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian sejarah (historis), yaitu langkah merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis dan objektif melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber dan teori keadilan sosial Yusuf Qardhawi untuk melihat zakat tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kebijakan zakat pada masa Abu Bakar Ash-Siddiq berorientasi pada penegakan otoritas syariat dan pemulihan persatuan umat pascawafatnya Rasulullah SAW, terutama melalui tindakan tegas terhadap penolak zakat dalam Perang Riddah, sehingga zakat berfungsi sebagai alat kohesi sosial dan legitimasi politik khilafah. Kedua, pada masa Umar bin Khattab, pengelolaan zakat mengalami perkembangan administratif yang lebih sistematis melalui pembentukan diwan dan pemisahan fungsi pengelolaan keuangan negara, yang berdampak pada pemerataan distribusi zakat dan penguatan keadilan sosial di wilayah Islam yang semakin luas. Ketiga, secara komparatif, kebijakan zakat Abu Bakar dan Umar menunjukkan kesinambungan tujuan dalam menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan umat, namun berbeda dalam pendekatan administratif dan skala dampak sosial, di mana Abu Bakar menekankan aspek penegakan dan konsolidasi, sedangkan Umar menekankan sistematisasi dan pelembagaan zakat sebagai instrumen negara.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | Administrasi Kesejahteraan Sosial Zakat |
||||||||||||
| Keywords: | Kebijakan Abu Bakar; Umar bin Khattab; zakat; kajian administratif; sosial | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Adab dan Humaniora > Sejarah dan Kebudayaan Islam | ||||||||||||
| Depositing User: | Ragil Wisnu Wardhana Priyo Sashmito | ||||||||||||
| Date Deposited: | 11 Mar 2026 07:43 | ||||||||||||
| Last Modified: | 11 Mar 2026 07:43 | ||||||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/87448 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
