Perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah oleh perusahaan: studi terhadap peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sumanto, Anatasia Ruli (2025) Perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah oleh perusahaan: studi terhadap peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, UIN Sunana Ampel Surabaya.

	Text Anatasia Ruli Sumanto_05040722087.pdf Download (4MB)
	Text Anatasia Ruli Sumanto_05040722087_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 January 2029. Download (4MB)

Abstract

Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan oleh perusahaan memberikan kerugian terhadap pekerja dan membatasi ruang gerak pekerja untuk mendapatkan kebebasan memilih pekerjaan yang layak. Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan). Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum pekerja dalam penahanan ijazah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan implikasi hukum atas pengaturan larangan penahanan ijazah oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus mengkaji terhadap norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan (statute approach), (conceptual pproach), kasus (case approach). Bahan hukum penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder. Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian, dengan adanya pengaturan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melarang isi perjanjian bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang melarang perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan sebagai bentuk perlindungan secara preventif, sedangkan perlindungan hukum represif mengaplikasikan upaya teguran lisan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan sanksi Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan kurungan pidana 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Implikasi hukum atas larangan penahanan ijazah yakni perjanjian batal demi hukum, adanya kerugian terhadap pekerja karena ruang gerak pekerja dibatasi untuk memiliki pekerjaan layak, penghasilan yang cukup, ancaman sanksi Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan timbulnya perbuatan melawan hukum. Demi menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis diharapkan pemerintah meningkatkan pengawasan sebagai bentuk fungsi Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonom daerahnya dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut, selain itu pekerja juga diharapkan paham bahwa tindakan penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan industrial dilarang Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pembentukan perjanjian oleh perusahaan juga menerapkan aspek keadilan dan hak asasi manusia kedua pihak untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencegah potensi tindakan pelanggaran hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sumanto, Anatasia Ruli anatasyaruliii@gmail.com 05040722087
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Perdata Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016; Ketenagakerjaan; penahanan ijazah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Anatasia Ruli Sumanto
Date Deposited:	28 Jan 2026 01:47
Last Modified:	28 Jan 2026 01:47
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88197

Actions (login required)

View Item