Tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatwa, Andi Mumtaz Jamaluddin (2025) Tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa_05030721051 full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 February 2029. Download (3MB)
	Text Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa_05030721051.pdf Download (3MB)

Abstract

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan internet yang tinggi menyebabkan data pribadi mudah tersebar, baik secara sadar maupun tanpa persetujuan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi lahir sebagai respons hukum atas situasi ini. Namun demikian, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya substansi hukum, ketidaksiapan aparat penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia? dan Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data kemudian dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi melalui hukum pidana belum sepenuhnya efektif. Terjadi ketimpangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Selain itu, tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi belum berjalan maksimal. Negara masih cenderung reaktif dalam menghadapi pelanggaran data pribadi, Hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana dalam menjadikan pengguna terhadap perlindungan data pribadi yang aman. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia perlu diperkuat secara substansial maupun struktural. Negara tidak hanya membuat regulasi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan sistem perlindungan berjalan efektif dan menjamin keadilan bagi korban.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fatwa, Andi Mumtaz Jamaluddin andimumtazjf@gmail.com 05030721051
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rosyadi, Imron imrosyad@yahoo.com 2010036901
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Indonesia
Keywords:	Tanggung jawab Negara; data pribadi; hukum pidana
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa
Date Deposited:	20 Feb 2026 02:33
Last Modified:	20 Feb 2026 02:33
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88665

Actions (login required)

View Item