Implikasi pengesahan perppu cipta kerja menjadi undang-undang terhadap partisipasi dan pengawasan publik: studi kasus undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fikri, Alfu An Akbarul (2026) Implikasi pengesahan perppu cipta kerja menjadi undang-undang terhadap partisipasi dan pengawasan publik: studi kasus undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Alfu An Akbarul Fikri_05020422023 OK.pdf Download (2MB)
	Text Alfu An Akbarul Fikri_05020422023 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 April 2029. Download (2MB)

Abstract

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Perppu ini diterbitkan sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil serta inkonstitusional bersyarat. Proses pengesahan yang berlangsung cepat dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akademisi, dan organisasi lingkungan, berpotensi melanggar asas transparansi dan partisipatif dalam pembentukan hukum yang demokratis. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) Bagaimana implikasi pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan? (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah dalam pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi UU No. 6 Tahun 2023? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer berupa UU No. 6 Tahun 2023, Perppu Cipta Kerja, dan dokumen resmi terkait proses legislasi, sedangkan data sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, buku teori hukum tata negara, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Dengan kerangka teori partisipasi publik, pengawasan publik, dan maṣlaḥah mursalah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebabkan penurunan signifikan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan melemahkan mekanisme pengawasan publik. Proses yang cepat dan tertutup melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterbatasan partisipasi ini melemahkan kualitas substansi dan legitimasi sosial UU No. 6 Tahun 2023, yang terlihat dari demonstrasi massal, penolakan masyarakat sipil, dan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari perspektif fiqh Siyāsah dan teori maṣlaḥah mursalah, pengesahan ini bermasalah karena tidak memenuhi kriteria ḍharūrah (keadaan darurat) yang sejati, melanggar prinsip musyawarah (asy-shūrā), mengabaikan prinsip keadilan (al-‘Adālah), dan tidak mencapai kemaslahatan umum yang universal (maṣlaḥah kulliyyah) karena mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah dan DPR membatasi penggunaan Perppu hanya untuk situasi kegentingan memaksa yang benar-benar memenuhi kriteria konstitusional, meningkatkan mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan transparan dalam proses legislasi terutama untuk regulasi berdampak luas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dampak negatif dan melakukan perbaikan, serta Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan secara mendalam permohonan baik dari aspek formil maupun materiil untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fikri, Alfu An Akbarul akbarulfikri87@gmail.com 05020422023
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Aniq, Ahmad Fathan fathananiq@uinsa.ac.id 2007018401
Subjects:	Pemerintahan Legislatif Pengambilan Keputusan Serikat Pekerja
Keywords:	Perppu Cipta Kerja
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Akbarul Uinsa Fikri
Date Deposited:	07 Apr 2026 02:20
Last Modified:	07 Apr 2026 02:20
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89266

Actions (login required)

View Item