Praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan di Lapak Ilham Batak Surabaya perspektif hukum ekonomi islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarok, Syahrul (2026) Praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan di Lapak Ilham Batak Surabaya perspektif hukum ekonomi islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Syahrul Mubarok_05040222163 OK.pdf Download (3MB)
	Text Syahrul Mubarok_05040222163 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan di Lapak Ilham Batak Surabaya yang mengkaji praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan di Lapak Ilham Batak Surabaya?, (2) Bagaimana analisis praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan di Lapak Ilham Batak Surabaya perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi lapangan yang berlokasi di Lapak Ilham Batak Surabaya. Proses perolehan data dilakukan dengan memanfaatkan tiga teknik utama, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diimplementasikan, dipahami, dan dijalankan dalam praktik jual beli Vespa antik tanpa dokumen kepemilikan faktual di lokasi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli Vespa tanpa dokumen di Lapak Ilham Batak didorong oleh faktor usia kendaraan dan harga yang jauh lebih murah, dengan sistem kepercayaan antarpribadi sebagai fondasi utamanya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, praktik ini mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan status legalitasnya dengan hukum akhir tidak sah jika tidak melalui transparansi informasi guna mencapai kerelaan. Sementara dari sudut pandang UU Perlindungan Konsumen hukum akhirnya sepenuhnya belum dikatakan sah karena posisi pembeli lemah secara hukum formal, meskipun penjual berupaya memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas sesuai Pasal 7 huruf (b) UUPK agar konsumen memahami risiko sepenuhnya sebelum bertransaksi. Setelah memaparkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi: (1) Konsumen diharapkan lebih cermat, preventif, dan memahami konsekuensi hukum serta risiko kepemilikan kendaraan tanpa dokumen sebelum melakukan transaksi, (2) Pelaku usaha diharapkan mempertahankan integritas dan kejujuran dalam memberikan informasi barang guna meminimalisir unsur gharar serta memenuhi standar perlindungan konsumen, (3) Regulator atau institusi terkait diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menertibkan pasar otomotif informal tanpa mematikan ekosistem ekonomi kreatif masyarakat, misalnya melalui mekanisme pemutihan atau kemudahan pengurusan dokumen kendaraan antik.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Mubarok, Syahrul syahrulm1927@gmail.com 05040222163
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Azizah, Imroatul iim.azizah1973@gmail.com 2011087302
Subjects:	Dagang Hukum Ekonomi Jual Beli Bisnis Perlindungan Konsumen
Keywords:	Jual Beli; kendaraan antik; Lapak ilham batak
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Syahrul Mubarok
Date Deposited:	10 Jun 2026 01:51
Last Modified:	10 Jun 2026 01:51
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90988

Actions (login required)

View Item