Analisis implementasi program asistensi sosial penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur

Penyandang disabilitas masih menjadi kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses kesejahteraan sosial. Sebagai bentuk perlindungan sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang menjadi bagian dari program prioritas Nawa Bhakti Satya melalui pilar “Jawa Timur Sejahtera”. Namun dalam pelaksanaannya, Program ASPD masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari permasalahan data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga hambatan komunikasi dan koordinasi antar pelaksana program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program ASPD di Provinsi Jawa Timur serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, koordinator pendamping, pendamping ASPD, dan penerima manfaat program. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III sebagai pisau analisis yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program ASPD melibatkan berbagai aktor mulai dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial kabupaten/kota, pendamping ASPD, hingga pihak bank penyalur bantuan. Pada aspek komunikasi masih ditemukan hambatan akibat keterbatasan akses komunikasi dan kondisi ekonomi sebagian penerima manfaat. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pendamping dan adanya tugas ganda menyebabkan beban kerja pelaksana cukup tinggi. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan kepedulian dalam menjalankan program serta menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas melalui kebijakan kesejahteraan sosial daerah. Sementara pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi administrasi dan komunikasi antar lembaga yang cukup panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program ASPD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial kelompok sasaran dan kapasitas pelaksana di lapangan. Meskipun masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, Program ASPD tetap menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan kesejahteraan sosial daerah.