Tinjauan penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Whatsapp

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hikari, Amri (2023) Tinjauan penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Whatsapp. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Amri Hikari_C93218065 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp” ini adalah hasil penelitian Normatif-Empiris yang bertujuan
untuk menjawab persoalan mnengenai: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Acara Pidana Pada Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp. 2) Bagaimana Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Acara Penradilan Islam. Studi yang digunakana dalam kepenulisan skripsi ini ialah penelitian dengan kajian pendekata terhadap Undang-undang dan ditopang dengan data-data dari hasil studi lapangan atau disebut Studi Normatif-Empiris melakukan analisis deskriptif juga analisis aturan dengan pendekatan kepada reguasi dan undang-undang yang berlaku atau juga melakukan penjabaran secara luas pada data yang didapatkan lalu melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku pada data yang didapat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan laporan oleh penyidik yang diadukan korban, dengan alasan adanya SKB sebagai landasan hukum dalam menindak tindak pidana pencemaran nama baik ITE, adalah tidak diperbolehkan untuk
ditolak jika melihat dari Hukum Materiil dan Formiil dalam Hukum Pidana Umum dan Hirarki Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kaitannya penolakan laporan oleh Penyidik ini atas tindak pidana pencemaran nama baik ITE yang diadukan oleh korban termasuk dalam kajian bidang Fiqh Jinayah yaitu Ta’zir pada Hukum Materiilnya dan Da’wa pada Hukum Formiil Islam. Yang mana dalam Ta’zir tindakan ini sudah terpenuhi dari unsur Jinayah itu sendiri dan dari da’wa petugas penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan untuk tidak menerima atau memaksa korban untuk menari laporan tersebut. Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan perlu adanya pembaharuan dalam segi regulasi atau undang-undang dalam adanya pencabutan atas SKB tersebut dikarenakan menyebabkan perbedaa pandangan dengan undang-undang diatasnya serta menghilangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam hukum di Indonesia. Atas dasar itu, maka perlu adanya pembaharuan dalam segi regulasi atau
undang-undang dalam penegakan masalah ITE serta hukum acara di Indonesia secara kompleks, agar tidak terjadi lagi kemultitafsiran dalam penegakan hukum oleh penyidik dan aparat penegak hukum lainnya.