This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Aryanto, Gardhilla Putri (2025) Urgensi pengaturan alat kontrasepsi di Kota Surabaya sebagai upaya preventif dalam perspektif asas ultimum remedium. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Gardhilla Putri Aryanto_05040722099 full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (3MB) |
|
|
Text
Gardhilla Putri Aryanto_05040722099.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan norma akibat tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur seputar pembatasan pengadaan dan penyebaran alat kontrasepsi yang berakibat pada penyalahgunaan alat kontrasepsi. Diperlukanlah suatu peraturan yang mengindahkan asas ultimum remedium karena selama ini penegakan hukum langsung menerapkan sanksi pidana (Pasal 283 dan 534 KUHP lama, serta Pasal 408 dan 410 KUHP Nasional). Terdapat dua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai faktor yang melatarbelakangi perlunya regulasi mengenai pengadaan dan penyebaran alat kontrasepsi di Kota Surabaya dan konsep pengaturan pembatasan pengadaan dan penyebaran alat kontrasepsi dalam kerangka asas ultimum remedium. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan menelaah terkait kekosongan norma pada peraturan terkait dengan pengadaan dan penyebaran alat kontrasepsi. Digunakan tiga macam pendekatan untuk menganalisis permasalahan ini antara lain pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini ada tiga, yakni bahan primer yang diperoleh melalui KUHP dan peraturan tentang kesehatan, bahan sekunder yang diperoleh melalui pemanfaatan literatur, serta bahan non-hukum yakni wawancara dengan DP3APPKB, pedagang kaki lima yang menjual alat kontrasepsi, dan kasir Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwasannya regulasi alat kontrasepsi sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, melalui empat pendekatan perlindungan hukum: 1) pre-emtif: melalui edukasi berbasis nilai agama dan moral; 2) preventif: melalui pembentukan regulasi yang memuat pembatasan pengadaan dan penyebaran alat kontrasepsi; 3) represif: melalui sanksi administratif bertahap mulai dari teguran hingga pencabutan izin; dan 4) kuratif: melalui program rehabilitasi sosial. Ketiadaan regulasi menyebabkan distribusi alat kontrasepsi tidak terawasi, terbukti dari penjualan bebas di minimarket, apotek, dan pedagang kaki lima tanpa pembatasan usia dan syarat pembelian. Penulis berpendapat situasi ini dapat diperbaiki melalui pembentukan peraturan berupa peraturan walikota. Peraturan walikota dirasa lebih tepat dibanding peraturan daerah karena peraturan walikota merupakan kewenangan atributif kepala daerah dengan proses yang tidak melibatkan DPRD sehingga meminimalisir konflik kepentingan dan dapat segera diberlakukan. Selain itu, peraturan walikota menerapkan sanksi administratif yang selaras dengan asas ultimum remedium, berbeda dengan praktik penegakan selama ini yang menerapkan KUHP Nasional yang bersifat punitif dan berpotensi menyebabkan over-kriminalisasi serta terabaikanya prinsip subsidiaritas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis menyarankan:1) Walikota Surabaya segera membentuk Perwali tentang pembatasan alat kontrasepsi; 2) Legislator supaya mengindahkan asas ultimum remedium dalam proses legislasi; 3) Pelaku usaha supaya mematuhi regulasi sebagai tanggung jawab sosial melindungi generasi muda; 4) Akademisi supaya mengembangkan penelitian efektivitas asas ultimum remedium dalam hukum pidana dan hukum administratif.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana | ||||||||
| Keywords: | Asas ultimum remedium; kekosongan norma; alat kontrasepsi; perlindungan hukum | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam | ||||||||
| Depositing User: | Gardhilla Putri Aryanto | ||||||||
| Date Deposited: | 27 Feb 2026 03:27 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Feb 2026 03:27 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88206 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
