Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Damayanti, Lutvi Dafina (2025) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Lutvi Dafina Damayanti_05020422038 OK.pdf Download (3MB)
	Text Lutvi Dafina Damayanti_05020422038 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 March 2029. Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan proses yang sangat cepat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan kritik terkait kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik. Pembentukan undang-undang dinilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 2) menelaah penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dari perspektif fiqh siyāsah, yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat dalam proses legislasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terkait konsep fiqh siyāsah, termasuk analisis deskriptif untuk mengkaji penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta risalah sidang. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terkait, dan bahan tersier seperti kamus hukum sebagai panduan literatur. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dari sumber tercetak dan online, dengan analisis hukum secara deduktif yang memulai dari teori umum asas keterbukaan serta partisipasi publik kemudian diterapkan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melibatkan partisipasi publik secara optimal sehingga asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang belum terpenuhi secara memadai. Dari tinjauan fiqh siyāsah, proses legislasi tersebut bertentangan dengan prinsip musyawarah atau shūra dan keadilan, khususnya dalam konteks melaksanakan tanggung jawab pemerintahan yang harus berlandaskan kemaslahatan umat. Penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan asas keterbukaan dan partisipasi publik secara substansial maupun prosedural dalam proses penyusunan undang-undang guna memperkuat legitimasi serta meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga perlu didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana keterlibatan tersebut tidak hanya merupakan hak demokratis namun juga merupakan bagian dari tanggung jawab dan tuntunan ajaran agama sebagaimana tercermin dalam konsep fiqh siyāsah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Damayanti, Lutvi Dafina lutvidafina@gmail.com 05020422038
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmah, Elva Imeldatur elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id 2102049201
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Kebijakan Publik Pengambilan Keputusan Korupsi
Keywords:	Asas Keterbukaan; Korupsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Lutvi Dafina
Date Deposited:	04 Mar 2026 01:36
Last Modified:	04 Mar 2026 01:36
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/88953

Actions (login required)

View Item